Danramil Donorojo Tegaskan Komitmen TNI Dukung Pemerintahan Desa Demokratis

PacitanUpdate.com || Donorojo, Pacitan, Jawa Timur – Suasana khidmat menyelimuti Pendopo Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, pada Rabu (30/7/2025), saat berlangsungnya acara Pengambilan Sumpah dan Janji Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Donorojo.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur pemerintahan desa, sekaligus mempererat sinergi antarinstansi. Hadir dalam acara tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), perangkat desa, tokoh masyarakat, serta unsur strategis lainnya. Salah satu yang turut hadir adalah Komandan Koramil 0801/11 Donorojo, Lettu Inf Sutardi, yang menunjukkan komitmen kuat TNI dalam mendukung jalannya demokrasi di tingkat desa.

Rangkaian acara dibuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai nasionalisme. Selanjutnya dilakukan prosesi pengambilan sumpah dan janji anggota BPD yang baru, diikuti sambutan dari sejumlah pejabat, pembacaan doa, dan ditutup dalam suasana penuh kebersamaan.

Dalam keterangannya pada Kamis (31/7/2025) di Makoramil Donorojo, Lettu Sutardi menegaskan bahwa TNI tidak hanya hadir sebagai saksi seremoni, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan masyarakat desa.

“TNI hadir bukan hanya sebagai tamu, melainkan mitra strategis dalam membangun desa. Pengambilan sumpah ini adalah wujud tanggung jawab moral kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dan kerja sama lintas sektor demi menciptakan tata kelola desa yang aman, tertib, dan berdaya saing.

“Kami siap mendukung penuh setiap proses pembangunan desa yang demokratis, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Sebab, desa yang kuat adalah fondasi utama bagi negara yang tangguh,” tambahnya.

Acara berjalan lancar dan tertib, disertai dengan nuansa kekeluargaan yang hangat. Kehadiran lengkap unsur Forkopimca menjadi simbol nyata sinergi dan kepedulian bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan warga. (Kris)