PACITAN || Pacitanupdate.com — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pacitan menggelar aksi unjuk rasa damai pada Selasa (23/6/2026). Massa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan segera membenahi karut-marut pelayanan publik, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemadaman listrik sepihak, hingga dugaan ketidaktransparanan rekrutmen pengurus Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP).
Aksi yang dimulai dengan orasi di depan Gedung DPRD Pacitan ini berlanjut menuju Pendopo Mas Tumenggung Djogokardjo. Suasana sempat memanas ketika massa melakukan aksi teatrikal dan membakar ban bekas sebagai bentuk protes atas lambatnya respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat.
Dalam salah satu orasinya, perwakilan massa aksi, Arham, menyoroti pelaksanaan program MBG di lapangan yang dinilai belum maksimal. Ia mengungkapkan bahwa kurangnya variasi menu membuat banyak makanan terbuang sia-sia.
“Masih banyak MBG yang justru terkesan hanya untuk porsi-porsi kepentingan pribadi. Tidak ada variasi menu yang bisa menarik minat siswa. Akibatnya, banyak makanan yang terbuang dan bahkan berakhir menjadi pakan ternak,” ujar Arham di hadapan massa.
Selain MBG, PMII juga mengecam pemadaman listrik tanpa pemberitahuan oleh PLN yang merugikan warga tanpa adanya kompensasi yang jelas. Mereka juga mempertanyakan kejanggalan dalam proses rekrutmen pengurus KDMP serta rencana penambahan lokasi Satuan Pelayanan Pemeliharaan Gizi (SPPG) di wilayah kota yang dianggap tidak tepat sasaran.
“Kehadiran kami di sini karena rasa cinta pada Pacitan. Kami juga mempertanyakan mekanisme seleksi KDMP yang tidak transparan, bahkan penempatannya di wilayah pegunungan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” tambah Arham.
Menanggapi tuntutan tersebut, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG, Listiana Asworo, yang menemui langsung para demonstran, mengakui adanya kekurangan dalam pengelolaan dapur MBG pada fase awal program.
“Dulu memang belum ada koordinasi yang benar-benar settle (mapan), sehingga ke depan perlu penguatan koordinasi wilayah. Kami akan memberikan teguran kepada pihak SPPG yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugas,” kata Listiana.
Ia menjelaskan bahwa para pengelola sebenarnya telah dibekali pendidikan khusus SPPG selama tujuh bulan yang mencakup manajemen dapur, kedisiplinan, hingga bela negara. Kendati demikian, penjelasan tersebut dinilai mahasiswa masih terlalu teoritis dan belum menyentuh langkah konkret di lapangan.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Pacitan, Maulana Heru Wiwoho Supadi Putro, memberikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Ia menegaskan bahwa Pemkab Pacitan tidak alergi terhadap kritik dan siap melakukan evaluasi total demi kebaikan bersama.
“MBG akan menjadi evaluasi. Laporkan saja kepada kami jika ada kendala di lapangan. Terkait pelayanan PLN juga sudah menjadi masukan dan akan kami tindak lanjuti. Kalau perlu, adik-adik mahasiswa bisa ikut mengawal,” tegas Maulana Heru.
Mengenai dugaan maladministrasi dan ketidaktransparanan pada rekrutmen KDMP, Sekda memastikan pemerintah daerah akan mengawal proses pembenahan struktur agar program tersebut kembali berjalan sesuai fungsi utamanya.
Setelah mendapatkan komitmen dan penjelasan langsung dari pihak Pemkab Pacitan serta perwakilan SPPG, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Jalannya unjuk rasa ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Resor (Polres) Pacitan guna memastikan situasi tetap kondusif. [KR]