Pacitanupdate.com, PACITAN – Puluhan pekerja tambang pasir tradisional di sepanjang aliran Sungai Grindulu, kawasan Lingkungan Kauman, Desa Arjowinangun, Pacitan, kini merintih akibat kehilangan mata pencaharian utama mereka. Aktivitas yang menjadi urat nadi perekonomian warga selama lebih dari dua dekade tersebut berhenti total sejak Rabu (20/05/2026), menyusul kebijakan penutupan sementara oleh Polres Pacitan.
Langkah tegas kepolisian ini dipicu oleh dampak lingkungan dan kerusakan infrastruktur jalan di Desa Purworejo akibat armada truk penambang mekanik yang meneteskan air di sepanjang jalan. Namun imbasnya, para penambang manual di wilayah lain yang tidak bermasalah ikut terkena getahnya. Pantauan di lokasi menunjukkan suasana sepi, tanpa ada lagi deru mesin atau truk yang keluar masuk melakukan bongkar muat.
Penutupan tanpa tenggat waktu yang jelas ini menjadi pukulan telak bagi sedikitnya 25 Kepala Keluarga (KK) yang menggantungkan hidup dari aliran Sungai Grindulu. Janap Suprapto (60), salah satu pekerja tambang asal Arjowinangun, mengungkapkan bahwa seluruh tenaga kerja kini menganggur total dan memicu kemacetan finansial keluarga, termasuk pembiayaan sekolah anak.
"Penutupan ini sudah sekitar satu minggu. Informasinya karena masalah jalan rusak di Purworejo, bukan daerah sini. Wilayah Arjowinangun aman, tapi kami ikut kena dampaknya. Tenaga nganggur semua, keluarga otomatis ekonominya berhenti, biaya anak sekolah juga macet," ujar Janap dengan nada getir, Sabtu (23/05/2026).
Senada dengan Janap, Misri (60), pekerja tambang lainnya, meluruskan bahwa metode kerja kelompoknya di Arjowinangun sangat ramah lingkungan dan jauh berbeda dari lokasi yang bermasalah. Mereka menerapkan sistem manual dengan menyedot pasir pada sore hari pukul 14.00 hingga 16.00 WIB, kemudian menimbunnya terlebih dahulu agar airnya tiris dan mengering sebelum dimuat keesokan harinya.
"Kalau di sini sistemnya timbun. Pasir ditaruh dulu satu hari sampai airnya turun. Besoknya kalau ada yang beli baru dijual, jadi tidak bikin jalan basah atau rusak. Hasilnya pun terbatas, satu hari per kelompok paling dapat 3 mobil dump, itu saja harus dibagi empat orang untuk solar dan operasional," jelas Misri.
Merespons krisis dapur warga, Polres Pacitan sempat menyalurkan bantuan sosial darurat berupa 5 kilogram beras per KK. Kendati mengapresiasi kepedulian tersebut, para pekerja menilai bantuan pangan sementara belum mampu menyelesaikan akar masalah utama, yakni hilangnya sumber penghidupan jangka panjang mereka.
Pihak pekerja menuntut adanya objektivitas dan verifikasi lapangan yang jernih dari pembuat kebijakan. Mereka berharap aparat penegak hukum serta pemerintah daerah segera melahirkan solusi berkeadilan, berupa diskresi atau standarisasi aturan yang memisahkan antara pelanggar lingkungan (penambang mekanik ugal-ugalan) dengan penambang manual yang tertib.
"Kemarin sudah dapat lima kilogram beras, tapi tolonglah, yang hilang ini kan mata pencaharian kami. Kami berharap ada kebijakan yang menjadi jalan tengah; lingkungan tetap terjaga, tapi roda ekonomi masyarakat kecil seperti kami tetap diizinkan berputar," pungkas perwakilan pekerja penuh harap. Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian resmi dari pihak berwenang mengenai kapan aktivitas tambang rakyat tersebut dapat dibuka kembali. (Kris)